Menurut Kombes Polisi Dharma Pongrekum, Kasubdit Industri dan perdagangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, ada beberapa pasal dalam UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku pembajakan software. Berikut isi pokok pasal dan sanksi hukumnya.

1. Pasal 25 ayat (1)
Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah (hukuman penjara 2 tahun atau denda Rp150.000.0000).

2. Pasal 27
Kecuali atas ijin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tdk diperbolehkan dirusak, ditiadakan / dibuat tidak berfungsi (hukuman penjara 2 tahun atau denda Rp150.000.000)

3. Pasal 72 ayat 1
Dengan sengaja & tanpa hak memperbanyak Hak Cipta (hukuman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp 5 Milyar)

4. Pasal 72 ayat 3
Dengan sengaja & tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer (hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp 500 juta).

Sabtu, 25 April 2015 , 12:28:00

Anang Sebut Pembajakan Masuk Kategori Urgensi Nasional

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR yang juga musisi, Anang Hermansyah menekankan pentingnya pembentukan Kaukus Parlemen Anti Pembajakan dan Penegakan Hak Cipta.

Hal tersebut menurutnya sebagai perwujudan fungsi konstitusional DPR dalam melakukan pengawasan kerja eksekutif dan pelaksanaan Undang-undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam berita acara pembentukan Kaukus Parlemen Anti Pembajakan dan Penegakan Hak Cipta tersebut, setidaknya sebanyak 70 anggota DPR yang berasal dari lintas fraksi dan lintas komisi di DPR meneken pembentukan kaukus tersebut.

"Ini maknanya, persoalan pembajakan menjadi urgensi nasional. Harus direspons bersama-sama oleh semua pihak," kata Anang dilansir Rakyat Merdeka Online (Grup JPNN.com), Sabtu (25/4).

Dia menjelaskan, dari perspektif keekonomian, pembajakan telah merugikan potensi pemasukan negara dari berbagai industri baik industri perangkat lunak (software) maupun industri musik.

"Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 merilis potensi kerugian di industri musik sekitar Rp 4,5 triliun," beber Anang.

Sedangkan di industri perangkat lunak, Anang mengutip data dari Bussines Software Alliance (BSA) yang menempatkan Indonesia berada di peringkat kedua dunia dengan tingkat pembajakan di angka 86 persen atau setara USD 1,467.

"Angka-angka ini jelas merugikan negara dan pelaku industri," tegas politikus PAN itu.

Anang juga menyampaikan, kerugian serupa juga potensial muncul di industri lainnya seperti industri perbukuan, industri Tekstil dan Produk Tesktil (TPT) dan industri lainnya. Dia mengharapkan pembentukan kaukus itu menjadi embrio dalam kerja konstitsuional kedewanan dengan membentuk panja atau pansus.(wid/rmol/jpnn)

Sumber:http://www.jpnn.com/read/2015/04/25/300277/Anang-Sebut-Pembajakan-Masuk-Kategori-Urgensi-Nasional